China meningkatkan perang informasi terhadap Taiwan dengan pendekatan yang makin halus: bukan hanya lewat kanal resmi Beijing, tetapi juga dengan memanfaatkan suara lokal yang dinilai lebih mudah dipercaya publik. Menjelang agenda politik tahunan “Dua Sesi” pada awal Maret 2025, sumber keamanan nasional Taiwan yang dikutip CNA menyebut munculnya kampanye pengaruh baru yang dirancang untuk menanamkan kecurigaan terhadap Amerika Serikat, mempertanyakan komitmen Washington kepada Taipei, dan membandingkan situasi Ukraina dengan Taiwan. Strategi ini mencerminkan perubahan dalam pola manipulasi narasi, ketika media, platform digital, dan jejaring opini dipakai bersamaan untuk memperkuat propaganda dan disinformasi.
Perkembangan itu datang di tengah ketegangan yang lebih luas di Indo-Pasifik, saat isu keamanan, rantai pasok semikonduktor, dan persaingan teknologi saling berkaitan. Taiwan menilai operasi ini tidak berdiri sendiri, melainkan sejalan dengan tekanan militer dan diplomatik Beijing dalam beberapa tahun terakhir. Di saat yang sama, pemerintah Taiwan berupaya menegaskan nilai strategisnya bagi Amerika Serikat dan kawasan, termasuk melalui komitmen pertahanan yang lebih besar dan penguatan kerja sama industri chip. Di ruang digital, pertarungan narasi kini menjadi bagian dari strategi geopolitik yang sama pentingnya dengan pengerahan kapal atau pesawat tempur.
China memperluas perang informasi Taiwan lewat narasi lokal
Menurut laporan CNA pada 27 Februari 2025, Beijing meluncurkan serangkaian kampanye pengaruh baru menjelang “Dua Sesi”, yakni sidang tahunan Kongres Rakyat Nasional dan Konferensi Konsultatif Politik Rakyat Tiongkok. Tiga pesan utama menonjol dalam kampanye itu: menumbuhkan keraguan terhadap kepemimpinan AS, mempertanyakan apakah Washington benar-benar akan membela Taiwan, dan membingkai perang di Ukraina sebagai cermin masa depan pulau tersebut. Sasaran utamanya jelas, yaitu merusak kepercayaan antara Taipei dan Washington.
Sumber keamanan Taiwan menyebut Beijing menggerakkan sistem media terpadu yang menggabungkan propaganda resmi, akun media sosial terkait, serta kolaborator di Taiwan. Pergeseran ini penting karena pesan yang datang dari figur lokal cenderung terdengar lebih akrab dibanding pernyataan terbuka dari negara lain. Di sinilah letak perubahan taktik: China tidak semata mengandalkan saluran negara, tetapi juga memperbesar pengaruh lewat perantara yang berada lebih dekat dengan audiens Taiwan.
Menteri Pertahanan Taiwan, Wellington Koo, pada 3 Maret menegaskan bahwa Amerika Serikat tetap bertahan pada strategi Indo-Pasifiknya. Ia menekankan kawasan ini merupakan kepentingan inti nasional AS, baik secara ekonomi, geopolitik, maupun militer. Pernyataan itu menjadi respons langsung terhadap narasi yang berusaha meyakinkan publik bahwa dukungan Washington sedang melemah. Dalam konteks ini, perang narasi bukan sekadar soal persepsi, melainkan menyentuh kalkulasi keamanan kawasan.
Tekanan digital dan nilai strategis Taiwan di tengah persaingan teknologi
Presiden Taiwan Lai Ching-te dalam beberapa bulan terakhir mencoba menjawab tekanan tersebut dengan memperkuat posisi pulau itu di mata mitra-mitranya. Ia menggelar pertemuan keamanan nasional tingkat tinggi dan mengusulkan “Inisiatif Kemitraan Rantai Pasokan Demokratis Semikonduktor Global”. Pemerintah juga menyatakan komitmen untuk menaikkan belanja pertahanan menjadi 3 persen dari PDB. Pesannya adalah bahwa Taiwan tidak hanya meminta dukungan, tetapi juga menawarkan peran strategis yang nyata.
Argumen ini berkaitan erat dengan industri chip. TSMC, perusahaan semikonduktor terbesar Taiwan, berencana menanamkan tambahan investasi sebesar 100 miliar dolar AS untuk memperluas operasi di Amerika Serikat, di atas komitmen 65 miliar dolar AS yang telah diumumkan sebelumnya. Pada 6 Maret, Lai menyebut momen itu sebagai “momentum historis” bagi hubungan Taiwan-AS saat tampil bersama Chairman dan CEO TSMC, C.C. Wei. Bagi Taipei, penguatan ikatan ekonomi dan teknologi menjadi jawaban atas upaya Beijing yang ingin menggambarkan Taiwan kian terisolasi.
Persaingan digital yang lebih luas juga menambah konteks. Perdebatan tentang pengaruh platform, iklan, dan distribusi konten makin menonjol di berbagai negara, termasuk dalam ekosistem daring yang lebih komersial seperti terlihat pada pembahasan pendapatan iklan pencarian di AS. Di kawasan lain, hubungan keamanan dan arus kebijakan juga terus memengaruhi persepsi publik, sebagaimana tampak dalam isu penundaan senjata Amerika ke Eropa. Semua ini menunjukkan bahwa informasi, keamanan, dan ekonomi digital kini bergerak dalam ruang yang sama.
Wellington Koo juga mengingatkan bahwa posisi Taiwan dalam rantai pulau pertama yang menghubungkan Okinawa, Taiwan, dan Filipina membuat keamanan pulau itu tak terpisahkan dari stabilitas regional. Jika Taiwan ditembus Beijing, dampaknya tidak akan berhenti di satu titik. Dengan kata lain, narasi digital yang dibangun hari ini berkaitan langsung dengan peta keamanan esok hari.
Dari propaganda global ke disinformasi yang lebih terselubung
Pola yang terlihat di Taiwan sejalan dengan temuan Freedom House mengenai ekspansi pengaruh Beijing di sektor media internasional. Dalam riset yang mencakup 30 negara pada periode 2019 hingga 2021, lembaga itu menyimpulkan bahwa Partai Komunis China mempercepat kampanye bernilai miliaran dolar untuk membentuk opini publik global. Sarah Cook, direktur riset untuk isu China, Hong Kong, dan Taiwan di Freedom House, menyebut taktik yang digunakan bukan hanya berkembang, tetapi juga semakin canggih, terselubung, dan koersif.
Freedom House mengidentifikasi lima pola besar: propaganda, kampanye disinformasi, sensor dan intimidasi terhadap jurnalis, distribusi konten lewat platform yang dikendalikan, serta penyebaran model jurnalisme otoriter melalui pelatihan. Taiwan, Amerika Serikat, dan Inggris disebut sebagai negara yang menghadapi pengaruh paling intensif. Penemuan ini membantu menjelaskan mengapa isu Taiwan tidak bisa dibaca hanya sebagai sengketa lintas selat, melainkan sebagai laboratorium penting bagi metode manipulasi informasi modern.
Indonesia juga pernah masuk dalam pembahasan riset tersebut, terutama terkait kehadiran kantor media China, kerja sama konten dengan media lokal, dan tekanan pada platform digital. Di sektor lain, perkembangan teknologi juga memperlihatkan bagaimana arah kebijakan digital dapat membentuk masyarakat, seperti dalam diskusi tentang AI untuk kesehatan preventif di Indonesia. Bagi Taiwan, pelajaran utamanya adalah bahwa ketahanan informasi tidak cukup dibangun lewat bantahan resmi saja, tetapi juga lewat kepercayaan publik terhadap institusi, media independen, dan transparansi pemerintah.
Karena itu, pertarungan di sekitar Taiwan kini bukan hanya soal kapal perang atau latihan militer, melainkan juga soal siapa yang lebih dulu membentuk persepsi publik. Saat China memanfaatkan suara lokal untuk memperhalus pesannya, tantangan bagi Taiwan adalah menjaga ruang informasinya tetap terbuka tanpa membiarkan narasi eksternal mengikis kepercayaan dari dalam.
