Amerika Serikat menjatuhkan sanksi kepada empat warga Kolombia dan sejumlah entitas yang dituduh terlibat dalam jaringan perekrut untuk mengirim mantan tentara ke konflik Sudan. Langkah yang diumumkan Departemen Keuangan AS itu menyoroti jalur transnasional yang, menurut temuan AFP dan otoritas AS, mengalir dari Kolombia ke Uni Emirat Arab, lalu ke Libya timur atau Somalia sebelum para eks serdadu itu bergabung dengan Rapid Support Forces (RSF). Kasus ini kembali mengangkat isu perekrutan militer lintas negara, dugaan pelanggaran hak asasi manusia, dan dampaknya terhadap keamanan global.
Amerika Serikat perketat sanksi atas jaringan perekrut mantan tentara Kolombia
Pada 9 Desember, pemerintah AS menjatuhkan sanksi kepada pensiunan kolonel Kolombia Alvaro Quijano, istrinya Claudia Oliveros, serta pihak lain yang dikaitkan dengan operasi perekrutan untuk Sudan. Menurut Departemen Keuangan AS, sejak September 2024, ratusan mantan personel militer Kolombia telah diberangkatkan untuk bertempur di pihak RSF, kelompok paramiliter yang sebelumnya telah dikenai tekanan diplomatik dan sanksi tersendiri oleh Washington.
Otoritas AS menyebut jaringan ini sebagai operasi transnasional yang merekrut warga Kolombia untuk memperkuat kemampuan tempur RSF, termasuk di medan yang membutuhkan keahlian drone dan artileri. Dalam penjelasan Washington, sebagian rekrutan bahkan diduga terlibat dalam pelatihan kombatan anak, tuduhan yang memperberat dimensi intervensi internasional terhadap perang saudara Sudan yang sudah berlangsung sejak 2023.
Langkah ini tidak berdiri sendiri. Dalam beberapa bulan terakhir, konflik Sudan semakin dipandang sebagai perang yang dipengaruhi persaingan kawasan dan jaringan logistik lintas negara. Isu ini sejalan dengan meningkatnya perhatian pada konflik internasional lain yang juga dipengaruhi kalkulasi geopolitik, seperti terlihat dalam dinamika isu nuklir Iran dan Amerika. Dalam kasus Sudan, fokusnya kini bergeser ke jalur perekrutan, pendanaan, dan transportasi yang memungkinkan perang berlarut.
Bagi Kolombia, perkara ini juga sensitif karena menyangkut ribuan pensiunan militer yang keluar dari dinas dalam usia relatif muda dengan pensiun terbatas. Tawaran bayaran bulanan antara 2.500 hingga 4.000 dolar AS, menurut kesaksian mantan tentara kepada AFP, menjadi daya tarik besar. Namun jejak para rekrutan itu justru membawa mereka ke salah satu perang paling brutal saat ini.
Jalur perekrutan militer dari WhatsApp ke Sudan melalui UEA, Libya, dan Somalia
Investigasi AFP menunjukkan pola perekrutan militer yang dimulai dari pesan WhatsApp. Seorang mantan spesialis drone militer Kolombia, misalnya, mengaku dihubungi dengan tawaran pekerjaan di Dubai. Dalam percakapan lanjutan, tujuan itu disebut hanya sebagai persinggahan untuk pelatihan singkat sebelum penugasan di “Afrika” dalam misi pengintaian taktis.
Dua mantan tentara bayaran mengatakan perusahaan A4SI, yang dikaitkan dengan Quijano, mengirim gelombang awal rekrutan ke UEA, lalu ke Libya timur, dan akhirnya ke Sudan. Dokumen yang diperoleh AFP juga menunjukkan adanya surat kuasa pembayaran gaji melalui Global Security Services Group (GSSG), kontraktor keamanan swasta yang berbasis di Abu Dhabi. Catatan korporasi Emirat pada 2018 mencantumkan GSSG dimiliki oleh pengusaha Mohamed Hamdan Alzaabi.
Nama GSSG menjadi sorotan karena situs perusahaannya pernah menampilkan klien dari lembaga pemerintah UEA, sebelum bagian itu kemudian dihapus. UEA sendiri berulang kali membantah mendukung RSF. Kepada AFP, seorang pejabat senior Emirat menolak tuduhan bahwa negaranya memasok, membiayai, mengangkut, atau memfasilitasi pengiriman senjata dan dukungan kepada pihak bertikai di Sudan.
Setelah beberapa penyergapan di jalur gurun Libya, rute disebut bergeser ke Bosaso, Somalia. Sumber lokal dan citra satelit yang dianalisis AFP menunjukkan aktivitas pesawat kargo IL-76 di bandara Bosaso, titik yang dikaitkan dengan transit personel asing. Menteri Pertahanan Somalia Ahmed Moalim Fiqi bahkan mengatakan di parlemen bahwa ada penerbangan dari Bosaso menuju Chad dan Niger, lalu mencapai Sudan barat.
Rute logistik seperti ini memperlihatkan bagaimana perang modern tidak lagi hanya ditentukan pertempuran di garis depan, melainkan juga jejaring pengangkutan, komunikasi terenkripsi, dan perusahaan perantara. Di ranah digital, pola penyamaran dan pengelolaan jaringan tertutup seperti itu mengingatkan pada tantangan pengawasan platform besar terhadap aktivitas berisiko, sebagaimana terlihat dalam kebijakan Google memblokir miliaran iklan bermasalah. Bedanya, dalam kasus Sudan, konsekuensinya menyangkut nyawa manusia secara langsung.
Hak asasi manusia, korban di Darfur, dan dampak keamanan global
Dampak paling nyata dari jaringan ini terlihat di Darfur. AFP memverifikasi rekaman dan geolokasi yang menempatkan warga Kolombia di sekitar El-Fasher dan kamp Zamzam, dua titik yang menjadi simbol eskalasi kekerasan. Setelah kamp Zamzam jatuh pada April, lebih dari 400.000 orang dilaporkan mengungsi dan sekitar 1.000 orang tewas dalam peristiwa yang oleh para penyintas disebut sebagai pembantaian etnis.
Rekaman lain menunjukkan orang-orang beraksen Kolombia berada di area pertempuran, termasuk gambar seorang bocah memegang senapan serbu dan adegan pelatihan penggunaan peluncur roket. Bagi Washington, bukti ini memperkuat alasan pemberian sanksi karena tidak lagi sekadar menyangkut perekrutan tentara bayaran, tetapi juga keterlibatan dalam pola kekerasan yang dikaitkan dengan kejahatan perang dan pelanggaran hak asasi manusia.
Kementerian Luar Negeri Kolombia menyatakan sejumlah warganya telah “ditipu” oleh jaringan perdagangan manusia untuk pergi ke Sudan. Di dalam negeri, parlemen Kolombia kemudian mengesahkan undang-undang yang melarang perekrutan tentara bayaran, setelah kemarahan publik terus membesar dari berbagai kasus serupa di konflik luar negeri. Namun bagi banyak keluarga, langkah hukum itu datang terlambat. Seorang kerabat korban mengatakan kepada AFP bahwa abu sepupunya yang tewas di Sudan telah dipulangkan ke Kolombia.
Perkara ini kini menjadi ujian bagi penegakan hukum lintas batas: apakah sanksi finansial dan tekanan diplomatik cukup untuk memutus rantai perekrutan? Selama permintaan atas kombatan terlatih tetap ada, dan selama perang Sudan terus menarik campur tangan dari aktor regional, pertanyaan tentang keamanan global dan efektivitas intervensi internasional akan tetap terbuka.
