Kepala Ombudsman RI Hery Susanto ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam kasus korupsi yang berkaitan dengan pengurusan laporan hasil pemeriksaan sektor pertambangan. Penetapan itu terjadi pada Kamis, 16 April, hanya enam hari setelah ia menjalani pelantikan sebagai Ketua Ombudsman masa jabatan 2026–2031 di Istana Negara, Jakarta. Perkara ini langsung menyita perhatian karena menyangkut pimpinan lembaga pengawas pelayanan publik, sementara penyidik menyebut dugaan tindak pidana itu terjadi saat Hery masih menjabat sebagai anggota Ombudsman periode sebelumnya. Di tengah proses penyelidikan yang masih berjalan, Kejagung juga membuka kemungkinan adanya pihak lain yang ikut terseret.
Kepala Ombudsman ditangkap enam hari setelah pelantikan
Penangkapan Hery Susanto dilakukan tim penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus di kediamannya di Jakarta pada Kamis pagi. Setelah dibawa ke Gedung Bundar Kejaksaan Agung, ia menjalani pemeriksaan intensif sebelum akhirnya diumumkan sebagai tersangka sekitar pukul 11.20 WIB. Saat keluar dari gedung penyidikan, Hery terlihat mengenakan rompi tahanan oranye sebelum dibawa ke rumah tahanan.
Peristiwa ini kontras dengan suasana pelantikan pada Jumat, 10 April, ketika Presiden Prabowo Subianto melantik sembilan pimpinan Ombudsman RI periode 2026–2031. Hery saat itu resmi menjabat sebagai ketua, didampingi Rahmadi Indra Tektona sebagai wakil ketua dan tujuh anggota lainnya. Seusai pelantikan, ia sempat menyampaikan komitmen untuk memperkuat pengawasan pelayanan publik di seluruh Indonesia.
Kasus yang kini menjeratnya membuat sorotan tidak hanya tertuju pada pribadi Hery, tetapi juga pada kredibilitas Ombudsman sebagai lembaga negara. Dalam praktiknya, lembaga ini berperan mengawasi maladministrasi dan kualitas pelayanan publik. Karena itu, ketika Kepala Ombudsman sendiri terjerat perkara dugaan kejahatan korupsi, dampaknya meluas ke tingkat kepercayaan publik terhadap institusi.
Penyelidikan Kejagung mengarah ke pengurusan LHP tambang nikel
Menurut keterangan yang disampaikan penyidik, Hery diduga menerima sejumlah uang dari PT TSHI untuk membantu pengaturan perkara yang berkaitan dengan perhitungan pendapatan negara bukan pajak atau PNBP. Perkara itu terkait tata kelola usaha pertambangan nikel dalam rentang 2013 hingga 2025. Dugaan tersebut, kata Direktur Penyidikan Jampidsus Syarief Sulaeman Nahdi, terjadi ketika Hery masih menjadi Komisioner Ombudsman RI periode 2021–2026.
Kejaksaan menyatakan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik mengumpulkan alat bukti yang dianggap cukup melalui rangkaian pemeriksaan dan penggeledahan. Dari informasi yang dihimpun, inti perkara berkaitan dengan dugaan penerimaan uang untuk mengurus laporan hasil pemeriksaan beberapa perusahaan tambang. Dengan kata lain, penyidik menduga ada upaya memengaruhi proses administratif dan pengawasan yang semestinya berjalan independen.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriatno juga mengatakan pihaknya akan menyampaikan penjelasan lebih rinci, termasuk kemungkinan tersangka lain. Pernyataan itu menandakan penyelidikan belum berhenti pada satu nama. Dalam lanskap penegakan hukum, perkembangan semacam ini penting karena perkara korupsi di sektor ekstraktif kerap melibatkan lebih dari satu aktor, mulai dari korporasi hingga pejabat publik yang memiliki akses pada dokumen atau keputusan strategis.
Untuk mengikuti dinamika penegakan hukum dan pengawasan di Indonesia, perhatian publik juga belakangan tertuju pada isu lain yang bersinggungan dengan aparat dan tata kelola, termasuk operasi satuan tugas penyelundupan Polri yang ramai dibahas dalam beberapa waktu terakhir.
Dampak kasus korupsi terhadap Ombudsman dan ancaman hukuman
Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Hery langsung ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk 20 hari pertama. Penahanan itu menjadi tahap awal proses hukum sebelum berkas perkara dilengkapi dan dilimpahkan lebih lanjut. Dalam perkara korupsi, masa penahanan biasanya disertai pendalaman terhadap aliran dana, barang bukti, serta kemungkinan keterlibatan pihak yang memberi atau menerima manfaat.
Kasus ini menempatkan Ombudsman dalam posisi sulit. Lembaga yang seharusnya menjadi kanal pengaduan dan pengawas layanan publik kini menghadapi ujian integritas di level pimpinan tertinggi. Bagi sektor pemerintahan digital dan administrasi publik, insiden ini menjadi pengingat bahwa akuntabilitas lembaga tidak cukup dijaga lewat pernyataan resmi saat pelantikan, tetapi juga lewat mekanisme pengawasan internal dan eksternal yang benar-benar bekerja.
Dari sisi hukum, istilah hukuman belum dapat dipastikan karena proses peradilan masih berjalan. Namun, penahanan dan penetapan tersangka menunjukkan bahwa Kejagung menilai telah ada dasar kuat untuk membawa perkara ini ke tahap berikutnya. Di saat yang sama, publik menunggu apakah penyidik akan mengungkap jaringan yang lebih luas di balik dugaan pengurusan LHP tambang dan apakah ada hubungan dengan pengawasan sektor nikel yang selama ini juga menjadi sorotan nasional.
Perkembangan lebih lanjut akan sangat menentukan, bukan hanya bagi nasib Hery Susanto, tetapi juga bagi upaya pemulihan kepercayaan terhadap lembaga pengawas negara. Dalam konteks pemberantasan kejahatan jabatan, perkara ini dapat menjadi ujian penting bagi konsistensi penegakan hukum di tengah desakan transparansi yang kian besar. Sorotan serupa juga muncul dalam pemberitaan soal pengawasan aparat terhadap praktik ilegal yang menuntut tindak lanjut nyata dari institusi negara.
