Polri membentuk satuan tugas penegakan hukum untuk menghadapi maraknya penyelundupan yang dinilai memicu kebocoran penerimaan dan kerugian negara. Langkah ini diumumkan di Jakarta pada pertengahan April, setelah adanya arahan Presiden Prabowo Subianto kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo agar aparat bertindak tegas terhadap tindak pidana yang berdampak pada keuangan negara, termasuk penyelundupan, korupsi, dan pelanggaran lain yang berkaitan dengan aset negara. Pembentukan unit ini menandai penguatan pencegahan, investigasi, dan penindakan pada jalur ekspor-impor legal maupun di luar kawasan pabean.
Polri membentuk satuan tugas penegakan hukum penyelundupan
Pembentukan Satgas Gakkum Penyelundupan dikonfirmasi Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Brigjen Ade Safri Simanjuntak, melalui keterangan di Jakarta pada Kamis, 17 April. Menurut dia, satgas ini dibentuk lewat surat perintah Kapolri sebagai bagian dari komitmen institusi dalam menjalankan penegakan hukum atas tindak pidana yang merugikan kekayaan negara.
Langkah tersebut disebut sebagai tindak lanjut arahan Presiden yang meminta penanganan tegas atas berbagai pelanggaran yang menyebabkan kebocoran penerimaan negara. Di dalam penjelasan kepolisian, fokusnya tidak hanya pada arus barang ilegal, tetapi juga pada tindak pidana lain yang beririsan dengan pengamanan aset negara. Dengan kata lain, isu ini ditempatkan bukan semata sebagai pelanggaran perdagangan, melainkan juga sebagai persoalan fiskal, tata kelola, dan keamanan ekonomi nasional.
Dalam konteks yang lebih luas, pembentukan tim khusus semacam ini juga menunjukkan bahwa praktik ilegal di sektor ekspor dan impor masih dipandang sebagai ancaman serius. Sejumlah laporan media nasional menempatkan upaya ini sebagai bagian dari agenda negara untuk memperketat pengawasan ekonomi. Gambaran serupa juga muncul dalam laporan terkait satuan tugas ekonomi di Indonesia yang menyoroti pentingnya koordinasi lintas lembaga dalam menjaga penerimaan negara.
Sasaran investigasi meliputi ekspor impor ilegal dan penyelundupan dokumen
Menurut Ade Safri, satgas ini akan menyasar seluruh bentuk tindak pidana penyelundupan, baik ekspor ilegal maupun impor ilegal. Cakupannya juga meliputi penyelundupan sumber daya alam dan hasil lingkungan hidup, dua sektor yang selama ini kerap dikaitkan dengan kerugian besar bagi negara ketika pengawasannya lemah.
Kepolisian menjelaskan bahwa modus yang dibidik tidak terbatas pada pengiriman fisik barang secara ilegal. Praktik di kawasan pabean seperti under-invoicing, under-accounting, misinvoicing, dan misdeclare juga masuk dalam perhatian. Skema semacam ini sering disebut sebagai penyelundupan dokumen karena pelanggaran dilakukan lewat manipulasi administrasi dan pelaporan, bukan semata lewat jalur tikus. Di titik ini, kerja investigasi menjadi penting karena pola pelanggaran biasanya melibatkan data perdagangan, dokumen kepabeanan, hingga rantai distribusi.
Penindakan terhadap pola seperti itu punya dampak langsung pada sektor digital dan logistik modern. Sistem pelaporan, pengelolaan dokumen, hingga pengawasan distribusi kini sangat bergantung pada tata kelola data yang akurat. Itulah sebabnya isu kepatuhan administratif makin relevan dalam ekonomi yang terdigitalisasi. Dalam ekosistem bisnis digital, kebutuhan akan pengelolaan data yang rapi juga kerap dibahas dalam konteks lain, termasuk pemantauan sistem dan pelacakan aktivitas daring seperti pada pembahasan Google Ads dan Tag Manager, meski konteksnya berbeda dari penegakan pidana perdagangan.
Pada akhirnya, penanganan penyelundupan tidak hanya berbicara soal barang yang lolos dari pengawasan, tetapi juga soal celah administratif yang memungkinkan praktik itu terus berulang.
Satgas diperluas ke tingkat Polda untuk menekan kerugian negara
Polri menyatakan satgas serupa tidak hanya dibentuk di tingkat Mabes, tetapi juga pada level Polda di seluruh Indonesia. Struktur ini menunjukkan bahwa penanganan perkara akan dijalankan lebih dekat ke wilayah yang selama ini menjadi jalur keluar masuk barang, baik melalui pelabuhan resmi maupun titik rawan di luar kawasan pabean.
Perluasan hingga daerah penting karena kasus penyelundupan kerap memiliki pola yang tersebar dan melibatkan lintasan antardaerah. Dengan jaringan di tingkat wilayah, aparat diharapkan bisa memperkuat pencegahan sekaligus mempercepat respons terhadap laporan dan temuan lapangan. Penegasan ini juga memperlihatkan bahwa strategi penegakan hukum tidak berhenti pada operasi pusat, tetapi diarahkan menjadi kerja berlapis antara penyelidikan, pengawasan, dan penindakan.
Ade Safri menekankan bahwa langkah ini merupakan bentuk komitmen Polri untuk menyelamatkan kekayaan negara, memulihkan kerugian keuangan negara, serta menekan kebocoran penerimaan. Dalam pernyataan itu, pengamanan ekonomi nasional disebut sebagai fondasi kedaulatan negara. Pesan tersebut menempatkan pemberantasan penyelundupan bukan hanya sebagai agenda hukum, melainkan juga sebagai upaya menjaga stabilitas ekonomi.
Bagaimana efektivitasnya akan diukur ke depan, akan sangat bergantung pada koordinasi antarinstansi, kualitas investigasi, dan konsistensi penindakan di lapangan. Namun dari sisi kebijakan, pembentukan satgas ini sudah menandai satu hal yang jelas: praktik penyelundupan kini diposisikan sebagai ancaman serius terhadap penerimaan negara dan keamanan ekonomi.
