Uni Eropa meminta Iran membatalkan rencana biaya bagi kapal yang melintas di Selat Hormuz, setelah wacana itu memicu kekhawatiran baru terhadap arus energi dan perdagangan dunia. Permintaan tersebut disampaikan kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, Kaja Kallas, yang menegaskan bahwa jalur itu harus tetap terbuka sesuai hukum internasional. Di tengah situasi kawasan yang masih rapuh setelah konflik dan blokade de facto sejak akhir Februari, isu ini langsung menjadi sorotan karena menyangkut kebebasan transit, stabilitas pelayaran, dan keamanan maritim di salah satu chokepoint terpenting dunia.
Uni Eropa desak Iran batalkan rencana biaya transit di Selat Hormuz
Seruan itu muncul setelah Kaja Kallas menyatakan di platform X bahwa lalu lintas melalui jalur perairan seperti Selat Hormuz harus tetap terbuka dan bebas biaya. Menurut dia, skema pungutan apa pun atas transit kapal akan menciptakan preseden berbahaya bagi rute maritim global. Pernyataan ini menempatkan Uni Eropa secara terbuka berseberangan dengan rencana yang dikabarkan sedang dipertimbangkan Iran.
Isu tersebut bukan sekadar sengketa tarif. Selat Hormuz selama ini menjadi jalur vital yang menghubungkan Teluk Persia dengan Samudra Hindia, sehingga setiap gangguan langsung memengaruhi pasar energi, asuransi kapal, dan biaya logistik internasional. Ketika Brussels bicara soal hukum internasional, yang dipertaruhkan bukan hanya akses kapal-kapal Eropa, melainkan prinsip kebebasan navigasi yang menjadi fondasi perdagangan global.
Dalam pesannya, Kallas juga menyebut Eropa siap berperan dalam pemulihan arus bebas energi dan perdagangan setelah gencatan senjata di kawasan mulai berlaku. Nada itu menunjukkan bahwa permintaan kepada Tehran dibingkai bukan semata sebagai tekanan diplomatik, tetapi juga bagian dari upaya menstabilkan kembali jaringan distribusi energi. Di titik ini, persoalan tarif berubah menjadi ujian bagi tata kelola jalur laut internasional.
Biaya hingga 2 juta dolar AS per kapal memicu kekhawatiran pelayaran global
Laporan yang beredar menyebut Iran berencana mengenakan biaya hingga 2 juta dolar AS untuk setiap kapal yang melewati Selat Hormuz. Kantor berita Tasnim melaporkan dana itu akan dialokasikan untuk rekonstruksi setelah kerusakan yang dikaitkan dengan serangan Amerika Serikat dan Israel. Besaran tersebut segera memicu kekhawatiran karena dapat menambah beban besar pada operator kapal, penyewa tanker, dan importir energi.
Bagi industri pelayaran, tarif sebesar itu bukan angka kecil yang bisa diserap begitu saja. Biaya tambahan akan menjalar ke premi asuransi, harga pengangkutan, hingga nilai akhir komoditas yang dikirim. Dalam rantai pasok global yang sudah sensitif terhadap gangguan geopolitik, keputusan sepihak di titik sempit seperti Hormuz dapat berdampak jauh melampaui kawasan Teluk.
Kekhawatiran itu makin besar karena situasi di lapangan sudah lebih dulu terganggu. Sejak perang dimulai pada 28 Februari, Iran secara praktis menutup jalur tersebut, dengan data pelacakan maritim menunjukkan hanya sekitar 5% dari volume pengiriman sebelum perang yang dapat melintas. Angka itu menggambarkan betapa berat dampak blokade terhadap mobilitas kapal niaga dan tanker. Ketika volume lalu lintas anjlok sedalam itu, wacana pungutan baru hanya mempertegas risiko sistemik bagi perdagangan energi.
Negosiasi kapal dan misi Eropa jadi penentu keamanan maritim kawasan
Di tengah pembatasan lalu lintas, beberapa kapal tanker dilaporkan tetap berhasil melintasi selat tersebut, termasuk kapal yang terkait dengan Pakistan dan India. Namun kelancaran itu tidak terjadi secara normal, melainkan melalui negosiasi dengan pihak Iran untuk menjamin jalur aman bagi kapal tertentu. Fakta ini menegaskan bahwa akses ke Hormuz kini tidak hanya ditentukan oleh aturan internasional, tetapi juga oleh kesepakatan ad hoc yang rapuh.
Kondisi semacam itu menimbulkan pertanyaan mendasar: bagaimana nasib kebebasan navigasi jika akses kapal bergantung pada perundingan per kasus? Bagi pelaku pasar, ketidakpastian seperti ini sama berbahayanya dengan penutupan resmi. Jadwal pengiriman menjadi sulit diprediksi, kontrak bisa terganggu, dan pasar energi bereaksi cepat terhadap setiap sinyal gangguan baru.
Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengatakan Uni Eropa dapat membantu melalui berbagi data satelit dan penguatan misi angkatan laut Aspides yang saat ini beroperasi di Laut Merah. Pernyataan itu menunjukkan respons Brussels tidak berhenti pada diplomasi, tetapi juga menyentuh aspek keamanan maritim dan perlindungan arus dagang. Dengan demikian, perkembangan di Selat Hormuz kini menjadi ujian langsung bagi koordinasi antara tekanan politik, pengawasan laut, dan stabilitas pasar global.
Untuk saat ini, fokus utama tetap tertuju pada apakah Iran akan mencabut rencana biaya itu atau mempertahankannya sebagai instrumen politik dan fiskal. Sikap Uni Eropa sudah jelas: transit di jalur strategis itu harus tetap terbuka, bebas pungutan, dan tidak bergantung pada pengecualian hasil negosiasi kasus per kasus.
