Presiden Lebanon Joseph Aoun menyerukan agar gencatan senjata dengan Israel tidak berhenti sebagai pengaturan sementara, melainkan diarahkan menjadi perjanjian permanen di bawah pengawasan internasional. Seruan itu muncul ketika pelanggaran di perbatasan selatan masih berlanjut, sementara Beirut menilai stabilitas jangka panjang hanya bisa dicapai lewat negosiasi langsung, penguatan tentara nasional, dan pengaturan senjata di bawah otoritas negara. Di tengah rapuhnya situasi konflik Lebanon-Israel, usulan ini kembali menempatkan isu damai, kedaulatan, dan keamanan regional dalam sorotan, dengan dampak yang juga terasa pada hubungan internasional Lebanon.
Joseph Aoun dorong gencatan senjata total menuju perjanjian permanen
Dalam pernyataan yang dipublikasikan melalui media sosial, Joseph Aoun meminta penghentian penuh seluruh serangan darat, udara, dan laut Israel terhadap Lebanon. Kepala negara itu juga menyatakan bahwa rencana yang ia ajukan mencakup pengerahan cepat Angkatan Bersenjata Lebanon ke wilayah-wilayah yang kembali tegang dalam beberapa waktu terakhir.
Menurut Aoun, tentara Lebanon harus mengambil alih area tersebut, menyita persenjataan yang berada di luar kendali negara, serta membongkar gudang dan fasilitas penyimpanan senjata milik Hizbullah. Ia pada saat yang sama meminta dukungan logistik dari komunitas internasional agar militer Lebanon mampu menjalankan mandat itu di lapangan.
Seruan ini memperlihatkan garis yang ingin ditegaskan Beirut: penghentian tembakan saja tidak cukup jika tidak diikuti mekanisme politik yang jelas. Karena itu, Aoun juga mendorong dimulainya negosiasi langsung dengan Israel di bawah naungan internasional untuk menyepakati implementasi langkah-langkah tersebut dan membuka jalan menuju perjanjian permanen.
Gagasan ini hadir setelah kesepakatan gencatan senjata yang dicapai pada November 2024 belum sepenuhnya menghasilkan ketenangan di lapangan. Sejumlah laporan media sebelumnya juga menyoroti rapuhnya pengaturan tersebut, termasuk dalam pembahasan soal gencatan senjata Israel dan Lebanon yang terus diuji oleh insiden di perbatasan. Bagi pemerintah Lebanon, inti persoalannya kini bukan sekadar menghentikan baku tembak, melainkan memastikan ada kerangka politik yang dapat bertahan.
Serangan di Blida memperlihatkan rapuhnya situasi di perbatasan selatan
Desakan Aoun datang di tengah insiden terbaru di Blida, Lebanon selatan, ketika pasukan Israel dilaporkan memasuki area sekitar kota dan melepaskan tembakan ke gedung pemerintah kota. Serangan itu menewaskan seorang pegawai pemerintah setempat, Ibrahim Salameh, yang sedang berada di dalam gedung saat penyerbuan berlangsung.
Kantor berita nasional Lebanon dan sejumlah laporan lapangan menyebut kejadian itu memicu kemarahan di Beirut. Aoun mengecam keras serangan tersebut dan menilainya sebagai bagian dari pola pelanggaran yang terus berulang. Dalam pertemuan dengan Panglima Angkatan Darat Jenderal Rudolph Haykal di Istana Baabda, ia memerintahkan militer untuk merespons setiap serangan atau setiap upaya masuknya pasukan Israel ke wilayah selatan yang telah dibebaskan.
Perintah itu penting karena menjadi salah satu sikap paling tegas dari presiden sejak gencatan senjata diberlakukan pada akhir 2024. Otoritas Lebanon menilai komite pengawas tidak cukup hanya mencatat insiden, tetapi harus menekan Israel agar mematuhi kesepakatan November dan menghentikan pelanggaran terhadap kedaulatan Lebanon.
Dari pihak Israel, militer menyatakan gedung balai kota di Blida digunakan untuk aktivitas Hizbullah dengan kedok fasilitas sipil. Namun di lapangan, seorang jurnalis AFP melaporkan adanya bekas peluru, darah, dan barang-barang pribadi yang berserakan di lokasi, sementara warga setempat menggelar protes dan bahkan sempat memblokir patroli UNIFIL. Ketegangan itu menunjukkan betapa tipis jarak antara jeda senjata dan kembalinya eskalasi.
Dalam beberapa bulan terakhir, perhatian publik juga tertuju pada berbagai upaya penghentian konflik, termasuk pembahasan mengenai gencatan senjata 10 hari antara Israel dan Lebanon yang pernah menjadi kerangka sementara. Tetapi pengalaman di lapangan memperlihatkan pertanyaan yang lebih besar: bagaimana memastikan jeda itu berubah menjadi arsitektur damai yang benar-benar mengikat?
Taruhan bagi keamanan regional dan hubungan internasional Lebanon
Konteks krisis ini jauh lebih luas dari sekadar insiden perbatasan. Sejak Oktober 2023, serangan Israel ke Lebanon telah menewaskan lebih dari 4.000 orang dan melukai hampir 17.000 lainnya. Konflik yang awalnya terbatas kemudian berkembang menjadi ofensif penuh pada September 2024, sebelum gencatan senjata antara Hizbullah dan Israel diumumkan pada November tahun yang sama.
Berdasarkan kesepakatan tersebut, Israel seharusnya menarik seluruh pasukannya dari Lebanon selatan pada Januari berikutnya. Namun penarikan itu belum tuntas. Hingga kini, menurut otoritas Lebanon, militer Israel masih mempertahankan kehadiran di lima pos perbatasan. Fakta inilah yang membuat seruan untuk perjanjian permanen menjadi relevan: tanpa kejelasan implementasi, setiap pelanggaran berpotensi memperburuk keamanan regional.
Di dalam negeri, persoalannya juga menyentuh status senjata Hizbullah. Pemerintah Lebanon pada Agustus lalu telah menyetujui rencana untuk menempatkan seluruh senjata di bawah kendali negara. Hizbullah menolak langkah itu dan menegaskan tidak akan melepaskan persenjataan sebelum Israel sepenuhnya keluar dari wilayah yang masih didudukinya. Tarik-menarik inilah yang menjadikan usulan Aoun bukan sekadar seruan diplomatik, melainkan ujian nyata bagi otoritas negara.
Bagi Lebanon, arah kebijakan ini akan menentukan posisi negara itu di tengah tekanan keamanan dan diplomasi kawasan. Bila negosiasi yang diminta Aoun benar-benar dimulai di bawah pengawasan internasional, Beirut berpeluang mengubah jeda yang rapuh menjadi kerangka damai yang lebih stabil. Jika tidak, konflik Lebanon-Israel akan terus menjadi sumber guncangan bagi perbatasan selatan dan bagi hubungan internasional Lebanon secara lebih luas.
