Pakistan memperketat keamanan dan mengawal kepulangan delegasi Iran setelah perundingan damai dengan Amerika Serikat di Islamabad berakhir tanpa kesepakatan pada Minggu, 12 April. Pemerintah Pakistan, yang menjadi mediator, mendesak kedua pihak tetap mematuhi gencatan senjata di tengah situasi tegang yang telah menewaskan ribuan orang, mengguncang pasar energi, dan memperbesar tekanan terhadap stabilitas kawasan. Di saat yang sama, Washington dan Teheran saling menyalahkan atas mandeknya negosiasi selama 21 jam, sementara sinyal bahwa kontak teknis masih bisa berlanjut menunjukkan bahwa jalur diplomasi belum sepenuhnya tertutup.
Pakistan mengawal delegasi Iran usai perundingan damai di Islamabad
Menteri Luar Negeri Pakistan Ishaq Dar menegaskan setelah pertemuan bahwa Amerika Serikat dan Iran harus memegang komitmen terhadap gencatan senjata. Dalam pernyataan yang disiarkan media pemerintah Pakistan, ia menyebut Islamabad akan terus memfasilitasi keterlibatan dan dialog antara Republik Islam Iran dan Amerika Serikat pada hari-hari mendatang. Pesan itu menempatkan Pakistan di pusat upaya mediasi regional pada saat konflik di Timur Tengah masih belum mereda.
Pembicaraan di Islamabad berlangsung dalam pengamanan sangat ketat. Kota berpenduduk lebih dari 2 juta orang itu dijaga ribuan personel paramiliter dan tentara di jalan-jalan, mencerminkan betapa sensitifnya agenda tersebut. Menurut sumber Pakistan yang dikutip Reuters, suasana pertemuan beberapa kali berubah, dengan tensi naik turun sepanjang putaran pertama dialog langsung itu.
Negosiasi ini disebut sebagai pertemuan tatap muka pertama AS-Iran dalam lebih dari satu dekade dan menjadi diskusi tingkat tertinggi sejak Revolusi Islam 1979. Karena itulah, meski belum menghasilkan terobosan, forum ini tetap dipandang penting. Bagi Pakistan, peran sebagai mediator juga menandai perubahan posisi diplomatik yang signifikan dibanding setahun sebelumnya, ketika negara itu dinilai lebih terpinggirkan di panggung internasional.
Perhatian terhadap mediasi Islamabad juga meningkat karena konflik telah mendorong lonjakan harga minyak global. Dalam konteks itu, perkembangan soal blokade Iran dan dampaknya pada kawasan ikut menjadi sorotan, terutama ketika jalur energi strategis kembali dibahas dalam perundingan.
AS dan Iran saling menyalahkan atas kegagalan negosiasi
Wakil Presiden AS JD Vance, yang memimpin delegasi Amerika, mengatakan Washington pulang tanpa kesepakatan dan menegaskan bahwa garis merah negaranya telah disampaikan dengan jelas. Ia menyebut Iran menolak menerima syarat utama AS, termasuk komitmen tegas untuk tidak mengembangkan senjata nuklir maupun kemampuan yang dapat mempercepat pencapaian senjata tersebut. Menurut Vance, itulah sasaran utama yang ingin dicapai melalui perundingan.
Dari pihak Iran, kantor berita semi-resmi Tasnim menyebut tuntutan AS yang berlebihan sebagai penghambat kesepakatan. Sebelum pernyataan Vance, pemerintah Iran melalui platform X justru mengatakan negosiasi akan berlanjut dan para ahli teknis dari kedua pihak akan saling bertukar dokumen. Perbedaan nada ini menunjukkan bahwa meski perundingan politik terhenti, ruang teknis masih mungkin dibuka untuk menjaga jalur komunikasi.
Ketua Parlemen Iran Mohammad Baqer Qalibaf, yang turut berada dalam tim negosiasi, mengatakan delegasi negaranya membawa inisiatif yang berpandangan ke depan, tetapi Amerika gagal membangun kepercayaan. Ia juga menegaskan bahwa pengalaman Iran bernegosiasi dengan AS kerap berujung pada janji yang dilanggar. Di Teheran, juru bicara Kementerian Luar Negeri Esmaeil Baqaei menilai sejak awal tidak realistis berharap kesepakatan tercapai hanya dalam satu sesi.
Mantan Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif ikut menyalahkan pendekatan Washington yang, menurut dia, mencoba mendikte syarat. Pernyataan itu mengingatkan kembali pada rapuhnya warisan kesepakatan nuklir 2015, yang kemudian ditinggalkan Amerika pada 2018. Dengan latar sejarah seperti ini, hambatan utama perundingan bukan hanya isi proposal, tetapi juga krisis kepercayaan yang belum teratasi.
Selat Hormuz, gencatan senjata regional, dan taruhan diplomasi Pakistan
Di luar ruang perundingan, isu yang paling sensitif adalah Selat Hormuz, jalur penting bagi sekitar 20 persen pasokan energi global. Militer AS menyatakan sedang menyiapkan kondisi untuk mulai membersihkan jalur itu, bahkan menyebut dua kapal perangnya telah melewatinya. Namun media pemerintah Iran membantah ada kapal AS yang melintasi perairan tersebut. Perbedaan versi ini memperlihatkan betapa informasi soal keamanan maritim kini menjadi bagian dari pertarungan politik yang lebih luas.
Sebelum dialog dimulai, seorang sumber senior Iran mengatakan kepada Reuters bahwa AS telah setuju membebaskan aset yang dibekukan di Qatar dan bank asing lainnya. Seorang pejabat AS membantah adanya persetujuan tersebut. Selain soal aset, Teheran disebut menuntut kendali atas Selat Hormuz, kompensasi perang, serta gencatan senjata yang meluas hingga Lebanon. Dinamika ini berkaitan erat dengan pembahasan lebih luas mengenai gencatan senjata di Lebanon, yang juga memengaruhi stabilitas kawasan.
Simbolisme delegasi Iran juga menonjol. Mereka tiba di Islamabad dengan pakaian hitam untuk berkabung atas wafatnya Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei dan korban lain dalam perang. Pemerintah Iran juga menyatakan delegasi membawa sepatu dan tas milik siswa yang tewas dalam pengeboman AS di dekat sebuah kompleks militer. Pentagon mengatakan serangan itu sedang diselidiki, sementara Reuters melaporkan penyelidik militer meyakini AS kemungkinan bertanggung jawab.
Di tengah semua itu, analis seperti Trita Parsi dari Quincy Institute menilai ukuran, senioritas, dan cakupan delegasi Iran menunjukkan keseriusan Teheran untuk mencapai hasil. Itu membuat satu hal menjadi jelas: perundingan ini memang gagal menghasilkan kesepakatan segera, tetapi belum menutup peluang proses lanjutan. Bagi Pakistan, keberhasilan berikutnya akan sangat ditentukan oleh kemampuannya menjaga keamanan, menahan eskalasi, dan mempertahankan jalur diplomasi ketika situasi tegang masih jauh dari reda.
