Perusahaan pelayaran global masih menahan diri untuk kembali melintasi Selat Hormuz meski Iran menyatakan jalur itu dibuka bagi kapal komersial selama masa gencatan senjata di Lebanon. Pada 17 April, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan arus kapal dagang dapat berjalan kembali melalui rute yang dikoordinasikan otoritas Iran. Namun pelaku industri, badan PBB, hingga Angkatan Laut AS menilai masih diperlukan jaminan keamanan yang lebih jelas, terutama terkait ancaman ranjau, aturan praktis di lapangan, serta kepastian kebebasan bernavigasi di salah satu chokepoint terpenting bagi pelayaran internasional dan perdagangan energi dunia.
Perusahaan pelayaran menunggu kejelasan sebelum melintasi Selat Hormuz
Pernyataan Teheran langsung memicu respons hati-hati dari industri. Sejumlah operator menyambut pembukaan itu sebagai sinyal positif, tetapi belum menganggapnya cukup untuk memulihkan rute pelayaran secara normal. Asosiasi Pemilik Kapal Norwegia menyebut masih ada beberapa hal yang perlu diperjelas, mulai dari keberadaan ranjau laut, syarat dari Iran, hingga bagaimana aturan tersebut diterapkan dalam praktik di laut.
Sikap serupa datang dari Organisasi Maritim Internasional. Sekretaris Jenderal IMO Arsenio Dominguez mengatakan pihaknya sedang memverifikasi apakah pengumuman terbaru benar-benar sejalan dengan prinsip kebebasan navigasi untuk seluruh kapal niaga dan aman dijalankan. Di saat yang sama, seorang pejabat senior Iran kepada Reuters menyebut semua kapal komersial, termasuk kapal Amerika Serikat, dapat melintas jika rencana pelayaran mereka dikoordinasikan dengan Korps Garda Revolusi Iran dan hanya melalui jalur yang dinilai aman. Kapal militer, menurut pejabat itu, tetap dilarang.
Pasar merespons cepat. Harga minyak dan komoditas lain bergerak turun setelah pernyataan Iran, sementara bursa saham menguat. Reaksi ini menunjukkan betapa sensitifnya transportasi laut di kawasan Teluk terhadap setiap sinyal de-eskalasi. Namun bagi operator kapal, pergerakan pasar belum cukup menjadi dasar keputusan operasional. Yang dibutuhkan tetap satu hal: kepastian keselamatan di lapangan.
Ancaman ranjau dan aturan baru menjadi fokus keamanan maritim
Perhatian utama kini tertuju pada ancaman ranjau. BIMCO, salah satu asosiasi pelayaran terbesar di dunia, memperingatkan anggotanya agar tidak terburu-buru kembali ke kawasan itu. Kepala petugas keselamatan dan keamanannya, Jakob Larsen, menilai status ancaman ranjau di area tertentu masih belum jelas sehingga penghindaran wilayah tersebut masih patut dipertimbangkan. Imbauan yang dilihat Reuters dari Angkatan Laut AS pada hari yang sama juga menegaskan bahwa tingkat ancaman ranjau di beberapa bagian selat belum sepenuhnya dipahami.
Di luar isu bahan peledak, analis juga menyoroti konsekuensi operasional dari jalur baru yang diberlakukan Teheran melalui perairan teritorial dekat Pulau Larak. Matt Wright dari Kpler menilai skema ini dapat menimbulkan tantangan navigasi meski tidak ada kewajiban membayar tol. Pertanyaan lalu bergeser ke aspek kepatuhan dan asuransi: bagaimana perusahaan membuktikan bahwa pelayaran mereka memenuhi aturan yang berlaku, dan apakah polis tetap menanggung risiko jika situasi berubah mendadak?
Di sinilah dimensi keamanan maritim bertemu dengan persoalan bisnis digital dan logistik global. Jalur pelayaran modern bergantung pada koordinasi data, sistem pelacakan, asuransi, dan persetujuan lintas otoritas. Ketika satu chokepoint terganggu oleh konflik regional, dampaknya menjalar ke rantai pasok, tarif angkut, dan pengiriman energi. Latar belakang ini juga membuat berita terkait gencatan senjata di Lebanon dipantau luas karena efeknya langsung terasa pada arus perdagangan laut.
Pertamina, Maersk, dan Hapag Lloyd siapkan langkah hati hati
Sejumlah perusahaan besar memilih pendekatan yang sangat terukur. Hapag-Lloyd pada 17 April menyatakan berupaya agar kapalnya dapat melintas sesegera mungkin, tetapi menegaskan masih ada sejumlah pertanyaan yang belum terjawab. Perusahaan Jerman itu menyebut komite krisis internal sedang bekerja untuk menyelesaikan isu yang tersisa dalam 24 hingga 36 jam berikutnya. Maersk juga mengatakan terus memantau situasi keamanan dan akan bertindak berdasarkan penilaian risiko sendiri. Sementara itu, CMA CGM dan Frontline tidak memberikan komentar.
Di Indonesia, PT Pertamina International Shipping memantau intensif dua kapalnya di kawasan Timur Tengah, yakni Pertamina Pride dan Gamsunoro. Perusahaan menyiapkan perlindungan kapal melalui passage plan yang mencakup penyusunan rute, identifikasi risiko, navigasi elektronik, dan rencana kontinjensi. PIS juga berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, perusahaan asuransi, manajemen kapal, pemilik muatan, serta otoritas setempat untuk memastikan prosedur perizinan terpenuhi sebelum kapal bergerak.
Pendekatan itu menggambarkan prioritas industri saat ini: keselamatan awak, keamanan kapal, dan muatan didahulukan di atas tekanan jadwal. Di tengah klaim Presiden AS Donald Trump bahwa Iran telah setuju untuk tidak lagi menutup selat dan bahwa ranjau sedang dibersihkan, operator tetap bertumpu pada verifikasi independen dan pembacaan risiko aktual. Untuk sektor digital dan logistik, fase ini memperlihatkan bagaimana keputusan pelayaran internasional kini sangat bergantung pada sinkronisasi diplomasi, data risiko, dan respons cepat perusahaan terhadap perubahan di lapangan.
Selama kepastian teknis dan hukum belum sepenuhnya terbentuk, arus kapal melalui Hormuz kemungkinan pulih secara bertahap, bukan sekaligus. Itu berarti keputusan untuk kembali melintasi jalur vital tersebut akan tetap ditentukan oleh satu ukuran utama: apakah jaminan keamanan benar-benar sudah cukup kuat untuk mengurangi risiko baru di kawasan Teluk.
