PBB melalui UN Women melaporkan bahwa lebih dari 38.000 perempuan dan anak perempuan tewas di Gaza sejak perang pecah pada Oktober 2023 hingga akhir 2025. Angka yang disampaikan di Jenewa itu menunjukkan rata-rata 47 perempuan dan anak perempuan tewas setiap hari, di tengah konflik yang terus menghantam warga sipil. Data ini menegaskan besarnya dampak kekerasan terhadap kelompok yang paling rentan, sekaligus memperlihatkan perubahan pola korban dibanding perang-perang sebelumnya di wilayah Palestina.
PBB ungkap rata-rata 47 perempuan dan anak perempuan tewas setiap hari di Gaza
Temuan itu disampaikan juru bicara UN Women, Sofia Calltorp, dalam konferensi pers di Jenewa yang dikutip AFP pada 19 April. Menurut badan PBB tersebut, korban mencakup lebih dari 22.000 perempuan dan 16.000 anak perempuan selama periode Oktober 2023 sampai Desember 2025. Jika dihitung sepanjang periode itu, jumlah korban menunjukkan rata-rata sedikitnya 47 jiwa setiap hari.
UN Women menilai angka tersebut belum tentu mencerminkan skala penuh tragedi di lapangan. Masih banyak jenazah yang diduga tertimbun di bawah reruntuhan bangunan, sementara sistem pelaporan di wilayah perang sangat terbatas. Dalam situasi seperti ini, data resmi sering kali tertinggal dari kenyataan, terutama ketika serangan udara dan operasi darat berlangsung berulang.
Laporan tersebut juga menempatkan korban perempuan dan anak dalam porsi yang sangat besar dari total kematian. Menurut data yang disampaikan, lebih dari setengah dari sekitar 71.000 korban jiwa yang tercatat hingga akhir 2025 berasal dari dua kelompok ini. Temuan itu menjadi penanda bahwa dampak perang Gaza terhadap warga sipil perempuan jauh lebih berat dibanding banyak fase konflik sebelumnya.
UN Women menilai pola korban perempuan di konflik Gaza meningkat tajam
Di luar besarnya angka absolut, perhatian PBB tertuju pada perubahan proporsi korban. UN Women menyebut perempuan dan anak perempuan kini menyumbang porsi kematian yang jauh lebih tinggi dibanding perang-perang Gaza terdahulu. Pada konflik 2008–2009, kelompok ini diperkirakan mencakup sekitar 15 persen dari total korban tewas. Pada perang 2014, angkanya naik menjadi 22 persen.
Kenaikan tajam pada perang yang berlangsung sejak Oktober 2023 menunjukkan perubahan serius dalam dampak kemanusiaan konflik. Ketika korban sipil perempuan dan anak terus bertambah, pertanyaannya bukan lagi sekadar berapa banyak yang meninggal, melainkan bagaimana struktur kehidupan warga sipil di Gaza runtuh dalam waktu lama. Rumah, sekolah, fasilitas kesehatan, dan ruang pengungsian kehilangan fungsi perlindungannya.
Dalam konteks inilah laporan PBB menjadi penting. Data tersebut bukan hanya catatan statistik, tetapi juga indikator tentang bagaimana perang modern di kawasan padat penduduk mengubah profil korban. Saat perempuan dan anak perempuan menjadi bagian dominan dari korban jiwa, implikasinya meluas ke kesehatan keluarga, pengasuhan anak, pendidikan, dan keberlanjutan komunitas dalam jangka panjang.
Penyintas perempuan di Gaza tetap menghadapi kekerasan, kelaparan, dan pengungsian
Bagi mereka yang masih hidup, risiko tidak berhenti pada lolos dari serangan. PBB menegaskan bahwa para penyintas perempuan di Gaza tetap menghadapi ancaman harian berupa kekerasan lanjutan, kelaparan, pengungsian berulang, serta akses yang sangat terbatas terhadap layanan dasar. Kesehatan, air bersih, dan tempat tinggal menjadi kebutuhan yang kian sulit dipenuhi di tengah kerusakan infrastruktur yang meluas.
Situasi ini memperlihatkan bahwa dampak perang tidak hanya diukur dari jumlah orang yang tewas. Dalam konflik berkepanjangan, perempuan sering memikul beban tambahan sebagai pengasuh keluarga, pencari kebutuhan dasar, sekaligus korban perpindahan paksa. Ketika layanan publik lumpuh, tekanan itu meningkat dari hari ke hari, tanpa kepastian kapan kondisi membaik.
Laporan UN Women memperkuat peringatan bahwa perang Gaza telah berkembang menjadi krisis kemanusiaan yang mendalam bagi warga sipil perempuan dan anak perempuan. Dengan angka kematian yang terus menjadi sorotan dan banyak korban yang belum seluruhnya terdata, temuan ini kemungkinan akan kembali menjadi dasar tekanan internasional terhadap perlindungan warga sipil dan akses bantuan kemanusiaan di wilayah tersebut.
