Komisi Eropa kembali menempatkan Google di bawah sorotan setelah serangkaian langkah penegakan aturan di bawah Digital Markets Act dan hukum persaingan Uni Eropa. Tekanan itu menguat sejak temuan regulator pada Maret 2025 mengenai layanan Search dan Play Store, lalu berlanjut dengan denda antimonopoli sebesar 2,95 miliar euro yang diumumkan pada 5 September 2025 terkait bisnis iklan digital. Di Brussels, perkara ini dilihat bukan sekadar sengketa dengan satu perusahaan, melainkan ujian besar bagi regulasi digital Eropa dalam menata pasar digital, menjaga persaingan usaha, dan mempertegas agenda perlindungan konsumen, termasuk isu hak privasi dan akses yang adil bagi pelaku lain.
Komisi Eropa memperketat pengawasan Google di bawah Digital Markets Act
Pada 19 Maret 2025, Komisi Eropa menyampaikan temuan awal bahwa Google Search dan Google Play diduga tidak sepenuhnya mematuhi kewajiban dalam Digital Markets Act. Penilaian itu menyasar praktik yang dianggap dapat menguntungkan layanan milik sendiri di ekosistem Google, sebuah isu yang sejak lama menjadi pusat perdebatan soal dominasi platform digital besar di Eropa.
Bagi Brussels, DMA dirancang untuk membatasi kekuatan “gatekeeper”, yakni perusahaan yang mengendalikan akses penting ke pengguna dan pelaku usaha di ranah digital. Dalam kasus Google, fokus pengawasan menyentuh cara hasil pencarian ditampilkan, keterbukaan bagi layanan pesaing, serta aturan di toko aplikasi. Dari sudut pandang kebijakan teknologi, langkah ini menandai pergeseran dari sekadar menghukum pelanggaran lama menuju pengawasan perilaku pasar secara lebih cepat dan sistematis.
Taruhannya luas. Search dan Play Store bukan produk pinggiran, melainkan infrastruktur penting bagi penerbit, pengembang aplikasi, pengiklan, dan pedagang daring. Karena itu, setiap perubahan aturan akses atau pemeringkatan dapat memengaruhi lalu lintas, pendapatan, dan posisi kompetitif banyak perusahaan digital di Eropa. Inilah yang membuat perkara Google menjadi barometer baru bagi efektivitas aturan pasar digital kawasan tersebut.
Fokus regulator bergeser dari penyelidikan ke penataan perilaku pasar
Komisi Eropa tidak lagi hanya menilai apakah suatu perusahaan melanggar hukum setelah dampaknya meluas. Melalui DMA, regulator berupaya mencegah penyalahgunaan posisi dominan sejak dini, terutama ketika satu platform menghubungkan jutaan pengguna, pengiklan, dan pengembang. Pendekatan ini membuat tekanan terhadap Google terasa lebih langsung.
Di sektor periklanan, perdebatan soal dominasi platform juga semakin relevan ketika pasar makin terkonsentrasi. Gambaran tentang perubahan lanskap itu dapat dilihat dalam pembahasan mengenai konsentrasi pasar iklan programatik, yang memperlihatkan mengapa regulator Eropa kini jauh lebih agresif membaca struktur industri. Dari sini terlihat bahwa kasus Google bukan berdiri sendiri, melainkan bagian dari koreksi yang lebih besar terhadap keseimbangan kekuatan di ekonomi digital.
Tekanan regulator kemudian mengarah ke bisnis iklan, area yang selama bertahun-tahun menjadi mesin pendapatan utama Google.
Denda 2,95 miliar euro memperluas sengketa lama soal iklan digital
Pada 5 September 2025, Komisi Eropa menjatuhkan denda 2,95 miliar euro kepada Google karena dinilai menyalahgunakan dominasi di pasar teknologi iklan digital. Regulator menyatakan perusahaan itu memprioritaskan bursa iklannya sendiri, AdX, dibandingkan platform pesaing dalam transaksi iklan real-time. Menurut temuan tersebut, praktik itu meningkatkan biaya bagi rival dan menekan pendapatan penerbit.
Wakil Presiden Eksekutif Komisi Eropa, Teresa Ribera, menyebut ini sebagai pelanggaran persaingan untuk ketiga kalinya oleh Google, sehingga besaran sanksi ditingkatkan. Komisi juga memberi tenggat 60 hari bagi perusahaan untuk mengubah praktik bisnisnya. Jika tidak, Brussels membuka kemungkinan penerapan langkah struktural, termasuk opsi pelepasan sebagian unit bisnis iklan.
Google menolak keputusan itu dan menyatakan akan mengajukan banding. Perusahaan berpendapat putusan tersebut tidak masuk akal dan berpotensi merugikan ribuan bisnis di Eropa. Respons ini menunjukkan bahwa sengketa belum berakhir di level regulator, dan kemungkinan besar akan berlanjut ke medan hukum yang panjang, seperti perkara antimonopoli besar sebelumnya di kawasan tersebut.
Besarnya perkara ini juga tidak bisa dipisahkan dari peran iklan digital dalam ekonomi internet. Perubahan model distribusi iklan, dari media sosial hingga mesin pencari, telah membentuk pasar bernilai sangat besar, sebagaimana tercermin dalam pembacaan tentang pasar iklan digital AS dan dinamika pemain utamanya. Ketika satu perusahaan menguasai banyak lapisan rantai pasok iklan, pertanyaan tentang keadilan akses menjadi tidak terelakkan.
Dari Android hingga adtech, pola konflik dengan Eropa terus berulang
Perkara terbaru menambah daftar panjang benturan Google dengan otoritas Eropa. Pada 2018, perusahaan itu didenda 4,34 miliar euro dalam kasus Android karena dianggap memakai sistem operasi tersebut untuk memperkuat dominasinya. Kini, perhatian bergeser ke adtech, tetapi pola dasarnya serupa: regulator menilai ada penggunaan posisi kuat di satu pasar untuk memengaruhi pasar lain.
Dalam konteks itu, isu perlindungan konsumen tidak hanya menyangkut harga. Regulator Eropa juga mengaitkannya dengan pilihan pengguna, transparansi sistem, dan ruang bagi penerbit serta pengembang yang tidak berada di bawah payung platform dominan. Bagi Brussels, persaingan yang sehat adalah syarat agar inovasi tidak terkunci pada segelintir perusahaan.
Perseteruan hukum ini segera meluas ke ranah geopolitik dan memperlihatkan bahwa aturan digital kini juga menjadi isu hubungan dagang.
Tekanan terhadap Google memicu dampak politik dan industri digital
Reaksi dari Washington datang cepat setelah denda diumumkan. Presiden AS Donald Trump menyebut langkah Uni Eropa sebagai tindakan diskriminatif terhadap perusahaan Amerika dan mengancam penyelidikan terhadap praktik perusahaan teknologi Eropa serta kemungkinan tarif balasan. Pernyataan itu memperlihatkan bahwa penegakan regulasi digital kini sulit dipisahkan dari tensi perdagangan transatlantik.
Bagi industri, sinyal dari Brussels sangat jelas: perusahaan digital besar akan menghadapi pengawasan yang lebih ketat atas cara mereka mengelola akses, data, dan monetisasi. Ini penting bukan hanya bagi iklan, tetapi juga untuk isu lain seperti interoperabilitas, ranking layanan, dan pemrosesan data pengguna. Di latar inilah pembahasan mengenai perubahan iklan digital di media sosial menjadi relevan, karena menunjukkan bagaimana platform besar semakin menentukan arus bisnis online.
Kasus Google juga memperkuat pesan Eropa bahwa hak privasi, akses yang adil, dan keterbukaan platform adalah bagian dari tata kelola ekonomi digital modern. Jika banding gagal atau kewajiban perbaikan tidak dipenuhi, tekanan terhadap Google kemungkinan akan meningkat lagi, baik lewat sanksi tambahan maupun intervensi struktural. Untuk sektor teknologi, hasil akhirnya akan menjadi preseden penting tentang sejauh mana negara dapat membatasi kekuatan platform dalam pasar digital yang semakin terpusat.
