Pemerintah India kembali menegaskan garis kerasnya terhadap aset digital dengan mempertahankan pajak kripto yang tinggi dan memperkuat pengawasan atas transaksi domestik. Dalam pidato anggaran yang disampaikan Menteri Keuangan Nirmala Sitharaman pada 1 Februari, rezim pajak untuk Virtual Digital Assets tetap tidak berubah: keuntungan masih dikenai tarif 30 persen dan pemotongan pajak di sumber sebesar 1 persen tetap berlaku pada setiap penjualan. Keputusan ini diambil ketika pelaku industri terus meminta pelonggaran, tetapi pemerintah memilih menempatkan kepatuhan, regulasi, dan keamanan di atas dorongan pertumbuhan pasar.
Kebijakan itu segera memunculkan dampak yang lebih luas bagi ekosistem digital India. Laporan pasar yang dikutip CoinMarketCap pada 2 Februari menunjukkan aktivitas investor mulai bergeser ke platform luar negeri setelah volume perdagangan lokal tertahan sejak aturan ketat diberlakukan. Di tengah persaingan ekonomi digital Asia, keputusan New Delhi kini dibaca bukan sekadar kebijakan fiskal, melainkan penanda arah investasi dan masa depan industri blockchain di salah satu pasar terbesar kawasan.
India mempertahankan pajak kripto tinggi dan memperketat pengawasan transaksi domestik
Dalam Anggaran Uni terbaru, India memastikan tidak ada perubahan pada perlakuan pajak aset digital virtual. Keuntungan dari perdagangan kripto tetap dikenai pajak final 30 persen, terlepas dari lamanya kepemilikan atau tujuan pembelian aset tersebut. Dengan skema ini, kripto tetap diperlakukan berbeda dari saham atau instrumen keuangan lain yang memiliki perlakuan pajak capital gain lebih fleksibel.
Aturan lain yang tetap dipertahankan adalah Tax Deducted at Source sebesar 1 persen pada setiap transaksi penjualan. Sejak diterapkan, mekanisme ini banyak dikritik oleh pelaku industri karena dianggap mengurangi likuiditas dan membuat aktivitas perdagangan harian menjadi lebih mahal. Investor juga masih tidak diperbolehkan mengompensasikan kerugian antar-aset digital maupun membawa kerugian ke tahun pajak berikutnya, sehingga manajemen risiko menjadi jauh lebih ketat.
Pilihan India menunjukkan prioritas yang jelas: negara ingin memastikan pelaporan berjalan rapi dan ruang abu-abu dalam pasar kripto semakin sempit. Dalam konteks global, pendekatan seperti ini sejalan dengan tren pengawasan yang lebih kuat di berbagai yurisdiksi, meski bentuknya berbeda-beda, seperti terlihat dalam pembahasan regulasi platform kripto di Amerika Serikat dan penerapan kerangka baru di kawasan lain. Bagi pasar domestik India, pesan yang muncul tegas: kepatuhan kini menjadi pintu utama untuk tetap bertahan.
Tekanan pada bursa lokal dan pergeseran investor ke platform luar negeri
Dampak kebijakan ini mulai terlihat pada perilaku pasar. Menurut laporan yang dikutip dari CoinMarketCap, sebagian trader India memilih menggunakan platform luar negeri untuk menghindari tekanan yang ditimbulkan oleh tarif 30 persen dan TDS 1 persen. Perpindahan ini bukan hanya soal mencari biaya lebih rendah, tetapi juga soal menjaga keluwesan strategi perdagangan yang sulit dilakukan di bawah beban fiskal saat ini.
Kondisi tersebut menciptakan tantangan ganda bagi pelaku usaha lokal. Bursa dalam negeri harus menghadapi penyusutan basis pengguna pada saat biaya kepatuhan terus meningkat. Dalam jangka pendek, negara memang memperoleh kepastian penerimaan pajak. Namun bagi industri, tekanan berlapis itu berisiko memperlambat pertumbuhan Web3, menghambat pengembangan talenta blockchain, dan membuat modal baru lebih mudah mengalir ke luar negeri dibanding masuk ke pasar India.
Fenomena ini juga berkaitan dengan dinamika regional. Singapura, misalnya, tidak mengenakan pajak capital gain atas kripto bagi investor individu dan lebih menitikberatkan pengawasan anti pencucian uang serta perlindungan konsumen. Indonesia juga memakai pendekatan berbeda dengan PPN dan PPh final yang lebih rendah. Ketika arus dana digital menjadi semakin lintas batas, data global seperti yang tergambar dalam laporan pergerakan kripto global menunjukkan bahwa kebijakan nasional cepat sekali memengaruhi arah modal. Pada titik ini, India menghadapi risiko nyata berupa digital capital flight.
Tekanan atas likuiditas domestik menjadi isu sentral berikutnya, dan di situlah arah kebijakan regional menjadi pembanding yang sulit diabaikan.
Persaingan regulasi Asia dan dilema India dalam ekonomi digital
India kini termasuk yurisdiksi dengan beban fiskal aset digital tertinggi di Asia. Kontras itu terlihat jelas bila dibandingkan dengan sejumlah negara yang mencoba menyeimbangkan kontrol negara dan daya tarik industri. Di Asia Tenggara, pendekatan yang lebih moderat dinilai membantu menjaga daya saing startup blockchain sekaligus mempertahankan ruang inovasi. Sementara di Eropa, kerangka seperti implementasi MiCA di Uni Eropa memperlihatkan bagaimana kepastian aturan dapat menjadi alat untuk membangun pasar yang lebih terstruktur.
Bagi India, pertanyaannya bukan lagi apakah sektor ini perlu diawasi, melainkan seberapa jauh regulasi yang ketat dapat diterapkan tanpa menggerus daya saing digital nasional. Pelaku industri menilai kepastian hukum memang penting, tetapi stabilitas jangka panjang juga membutuhkan aturan yang tidak mendorong pengguna keluar dari ekosistem resmi. Dalam situasi seperti sekarang, pengawasan yang diperketat justru berpotensi mengalihkan aktivitas ke platform asing yang berada di luar jangkauan langsung otoritas domestik.
Sejauh ini, pemerintah India tampak memilih jalur kehati-hatian. Fokusnya tetap pada disiplin fiskal, kepatuhan, dan keamanan sistem keuangan. Namun konsekuensinya semakin jelas: pasar kripto domestik bergerak di bawah tekanan, sementara negara-negara lain berupaya merebut talenta, startup, dan arus investasi yang mencari kepastian sekaligus ruang tumbuh. Dilema itu akan terus menentukan posisi India dalam peta ekonomi digital Asia dalam beberapa tahun ke depan.
Perdebatan tentang efektivitas pajak tinggi ini juga akan tetap hidup seiring pasar global berkembang dan volume stablecoin, DeFi, serta produk aset digital lain terus meningkat di berbagai wilayah.
