Indonesia tengah menjajaki pengadaan minyak mentah dari Rusia hingga sekitar 150 juta barel untuk memenuhi kebutuhan domestik sampai akhir tahun, menurut penjelasan Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung di Jakarta pada 24 April. Rencana ini ditempatkan sebagai bagian dari kerjasama energi jangka panjang kedua negara, di tengah upaya pemerintah menjaga pasokan energi, memperkuat ketahanan energi, dan merespons dinamika pasar energi global. Namun, skema pelaksanaan, kesiapan kilang, sistem pembayaran, hingga risiko sanksi internasional masih menjadi pekerjaan rumah yang menentukan apakah langkah impor energi ini benar-benar efisien bagi sektor energi nasional.
Indonesia siapkan skema impor energi Rusia untuk menjaga pasokan energi domestik
Pemerintah belum menetapkan jalur final untuk merealisasikan pembelian crude dari Rusia. Yuliot Tanjung menyebut ada dua opsi yang sedang dibahas, yakni melalui BUMN atau memakai skema Badan Layanan Umum. Pilihan ini penting karena kerja sama tersebut dirancang dalam format antarpemerintah, sehingga mekanisme pengadaan biasa dinilai belum tentu cocok dengan karakter kesepakatan yang sedang dijajaki.
Bila BUMN menjadi pelaksana, ada konsekuensi kontraktual dengan mitra yang sudah ada serta prosedur tender yang harus dipatuhi. Sementara itu, skema BLU dipandang memberi ruang lebih lentur, terutama pada sisi pembiayaan, meski dasar regulasinya masih disusun. Artinya, pengumuman soal volume belum otomatis berarti realisasi bisa berlangsung cepat.
Di saat yang sama, pemerintah menegaskan harga pembelian akan tetap mengacu pada mekanisme pasar internasional. Potensi potongan harga tetap terbuka, tetapi belum ada angka resmi yang diumumkan. Dalam konteks ini, perhatian publik tertuju pada bagaimana negara menghitung manfaat riil dari rencana impor minyak Rusia dibanding sumber pasokan lain yang selama ini menopang kebutuhan kilang dan konsumsi dalam negeri.
Pembahasan ini juga tidak berdiri sendiri. Stabilitas distribusi BBM dan LPG terus menjadi isu strategis, seperti terlihat dalam sorotan terhadap stabilitas harga BBM bersubsidi yang berkaitan erat dengan daya tahan fiskal dan suplai nasional. Di sinilah arah kebijakan sumber daya energi menjadi semakin menentukan.
Kualitas crude Rusia dan beban investasi jadi ujian bagi kilang Pertamina
Tantangan terbesar tidak hanya berada pada kontrak dan pembiayaan, tetapi juga pada karakter minyak mentah yang akan diolah. Direktur Center of Economic and Law Studies, Bhima Yudhistira, menilai crude Rusia, terutama jenis Ural, cenderung lebih berat dan memiliki kandungan sulfur lebih tinggi dibanding pasokan dari Timur Tengah yang lebih ringan. Perbedaan spesifikasi ini membuat kemampuan kilang domestik menjadi faktor penentu.
Jika spesifikasi bahan baku berubah, kilang milik PT Pertamina (Persero) berpotensi memerlukan penyesuaian teknis dan tambahan investasi. Persoalannya, perusahaan pelat merah itu juga masih memikul beban selisih keekonomian dan kompensasi energi yang berpengaruh pada arus kas. Jadi, pertanyaannya bukan sekadar apakah minyak Rusia tersedia, melainkan apakah infrastrukturnya siap mengolahnya secara ekonomis.
Di sinilah kalkulasi biaya menjadi penting. Diskon harga crude bisa terlihat menarik di atas kertas, tetapi manfaatnya dapat tergerus bila biaya modifikasi kilang, blending, atau pengolahan meningkat. Bagi sektor energi nasional, keputusan pembelian tidak bisa dilepaskan dari kesiapan hilir, karena gangguan pada rantai pengolahan justru dapat menekan efisiensi dan mengganggu pasokan energi untuk masyarakat dan industri.
Isu keamanan jalur distribusi juga ikut masuk dalam perhitungan yang lebih luas. Di tengah ketegangan global, perhatian terhadap rute perdagangan energi tetap tinggi, termasuk dalam pembahasan mengenai pengamanan Selat Hormuz, yang selama ini menjadi salah satu titik vital perdagangan minyak dunia. Faktor seperti ini menunjukkan bahwa kebijakan energi tidak hanya soal harga beli, tetapi juga ketahanan logistik.
Risiko sanksi, pembayaran non dolar, dan ongkos logistik membayangi pasar energi
Selain faktor teknis, pemerintah juga harus memperhitungkan risiko geopolitik. Bhima Yudhistira menyoroti kemungkinan sanksi Amerika Serikat terhadap negara yang tetap bertransaksi energi dengan Rusia. Jika tekanan itu meningkat, dampaknya tidak berhenti pada sektor minyak, tetapi dapat merembet ke perdagangan, tarif, hingga akses ekspor Indonesia ke pasar AS.
Sistem pembayaran menjadi tantangan berikutnya. Karena Rusia tidak terhubung dengan SWIFT, transaksi sulit dilakukan dalam dolar AS. Opsi yang dibahas mengarah pada penggunaan mata uang lain seperti yuan, tetapi konsekuensinya adalah risiko kurs tambahan. Dengan demikian, biaya akhir impor energi tidak cukup dihitung dari harga per barel, melainkan harus memasukkan unsur pembayaran, asuransi, logistik, dan potensi eksposur ke pasar keuangan global.
Praktisi migas Hadi Ismoyo melihat tetap ada sisi menarik dari rencana tersebut. Menurut dia, harga minyak Rusia umumnya berada sekitar US$10 hingga US$13 per barel di bawah Brent, sementara pengiriman dari wilayah Asia Rusia ke Indonesia diperkirakan dapat ditempuh sekitar 15 hari. Bagi kilang yang membutuhkan pasokan baru, ini bisa menjadi alternatif untuk menopang kebutuhan domestik ketika suplai bahan baku mengetat.
Namun keuntungan itu baru relevan bila seluruh komponen biaya dihitung secara utuh. Sejumlah BUMN Indonesia juga memiliki hubungan dengan pasar keuangan Amerika Serikat, termasuk melalui penerbitan obligasi yang memuat klausul kepatuhan pada sanksi internasional. Itulah sebabnya penjajakan kerjasama energi ini kini menjadi ujian penting: apakah Indonesia dapat memanfaatkan peluang diskon dan diversifikasi sumber daya, tanpa menambah risiko baru bagi ketahanan energi dan stabilitas ekonomi nasional.
